Home Hukum Konsep Negara Hukum di Indonesia

Konsep Negara Hukum di Indonesia

534
0
SHARE
Konsep Negara HUkum
Konsep Negara Hukum di Indonesia

Indonesia merupakan negara hukum, tiap tindakan penyelenggara negara harus berdasarkan hukum. Peraturan perundang-undangan yang telah ada lebih dahulu, merupakan batas kekuasaan penyelenggaraan negara. Undang Undang Dasar yang memuat norma-norma hukum dan peraturan hukum harus ditaati, juga oleh pemerintah atau badan-badannya sendiri.

Indonesia sebagai penganut paham negara hukum modern, tidak lepas dari pengaruh perkembangan konsep negara hukum di dunia, dimana dalam konsep negara hukum modern dikenal dengan istilah “Rechtstaat”. Penggunaan istilah negara hukum selain rechtstaat juga dikenal dengan The Rule Of Law di Inggris dan Government of law but not of man.[1]

Konsep negara hukum (Rechstaat) dipopulerkan oleh Plato seorang filsof dengan bbuah karyanya yang menggambarkan akan cita negara hukum yang terdapat dalam tiga karya besarnya, yaknni : Politeia (the Republica); Politicos (the Statemen); dan Nomoi (the Law). Politeia meggambarkan keadaan negara Athena pada waktu itu yag dipimpin oleh orang yang haus akan harta, kekuasaa dan gila hormat.[2]

Pemerintah sewenang-weanang yang tidak memperhatikan penderitaan rakyatnya telah menggunggah Plato untuk meulis karyanya yang berjudul Politeai, berupa suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi. Agar negara menjadi baik, maka pemimpin negara harus diserahkan kepada filosof, karena filosof adalah manusia arif bijaksana yang menghargai kesusilaan, berpengetahuan tinggi. Dampak postifnya adalah moral dijadikan seuah ukuran bagi mereka yang akan menjalankan kekuasaan. Sedangkan dampak negatifnya adalah tidak adanya jaminan bahwa para filosof tersebut akan selalu berjalan dalam track yang lurus.

Sedangkan dalam tradisi Anglo Saxon, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “The Rule of Law”, Dicey mengemukakan unsur-unsur Rule of Law antara lain:

  1. Supremasi aturan-aturan hukum (Supremacy of the law) yaitu tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (absence of arbitrary Power), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum;
  2. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (Equality before the law) dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat;
  3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negera lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.

Konsep negara hukum yang disebut dengan “The Rule of Law”, menurut pendapat Hilaire Barnett bahwa “The essence of the rule of law is the sovereignty or supremacy of law over man” (esensi dari The Rule of Law adalah kedaulatan atau supremasi hukum atas manusia). Namun konsep negara hukum Indonesia memiliki karakter tersendiri yang membedakan dengan konsep rechtstaat. Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam recshtstaat mengedepankan prinsip “Wet Matigheid” yang kemudian menjadi prinsip “Recht Matigheid” sedangkan negara hukum Indonesia yang menjadi titik sentralnya adalah keserasian hubungan antara pemerintah dengan rakyat Indonesia, sebaiknya syarat umum rechtsstaat maupun the rule of law juga harus dipenuhi. Dengan demikian syarat dasar rechtsstaat maupun the rule of law juga harus dipenuhi sebagai syarat negara hukum.

Indonesia sebagai penganut paham negara hukum modern, dituntut adanya peranan dan fungsi hukum yang secara stabil dan dinamis mampu mengatur berbagai kepentingan tanpa meninggalkan ide dasarnya yaitu keadilan. Hukum yang demikian juga mengandung tuntutan untuk ditegakkan atau dengan kata lain, perlindungan hukum yang diberikan merupakan suatu keharusan dalam penegakan hukum.[3] Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu, dan agar semuanya berjalan menurut hukum.

Secara teori, negara hukum (rechstaat) adalah negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat.

Untuk menjaga ketertiban umum diperlukannya sebuah penegakan hukum. Penegakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran makan untyu memulihkannya kembali dengan penegakan hukum. Dengan demikian penegakan hukum harus dilakukan dengan penindakan hukum.

Asas-Asas Negara Hukum

Utrecht dan Rahmat Soemirto, serta pada umumnya dalam kepustakaan, memberikan dua macam asas yang merupakan ciri negara hukum, yaitu asas legalitas dan asas perlindungan terhadap kebebasan setiap orang dan terhadap hak-hak asasi manusia lainnya.[4]

Dari sejarah kelahiran, perkembangan, maupun pelaksanaannya di berbagai negara, konsep negara hukum sangat dipengaruhi dan tidak dapat dipisahkan dari asas kedaulatan rakyat, asas demokrasi, serta asas konstitusional. Hukum hendak ditegakkan dalam negara hukum agar hak-hak asasi warganya benar-benar terlindungi haruslah hukum yang benar dan adil, yaitu hukum yang bersumber dari aspirasi rakyat, untuk rakyat, dan dibuat oleh rakyat melalui wakil-wakilnya yang dipilih secara konstitusional tertentu.

Menurut Mukthie Fadjar elemen-elemen yang penting dari sebuah negara hukum, yang merupakan ciri khas dan merupakan syarat mutlak, adalah :

  1. Asas Pengakuan dan Perlindungan hak-hak asasi manusia
  2. Asas Legalitas, setiap tindakan pemerintah harus didasarkan atas dasar peraturan perundang-undangan (wetelijke gronslag).
  3. Asas pembagian kekuasaan negara
  4. Asas peradilan yang bebas dan tidak memihak
  5. Asas kedaulatan rakyat
  6. Asas demokrasi, dan
  7. Asas konstutional [5]

Menurut Konijnenbelt menyebutkan prinsip-prinsip negara hukum (rechtsstaat) antara lain :

  1. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
  2. Pemerintah hanya memiliki kewenangan yang secara tegas diberikan oleh UUD atau UU lainnya;
  3. Hak-Hak asasi

Terdapat hak-hak manusia yang sangat fundamental yang harus dihormati oleh pemerintah;

loading...

Pembagian Kekuasaan

Kewenangan pemerintah tidak boleh dipusatkan pada satu lembaga, tetapi harus dibagi-bagi pada organ-organ yang berbeda agar saling mengawasi yang dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan;

Pengawasan lembaga kehakiman

Pelaksanaan kekuasaan pemerintahan harus dapat dinilai aspek hukumnya oleh hakim yang merdeka.

Terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini bahwasannya dalam setiap negara hukum terdapat asas legalitas yang dipersyaratkan. Berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (due process of law), yaitu bahwa segala tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundangan-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku  lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan  atas aturan atau rules and prosedurs (regels).

Relevan dengan hal ini maka segala bentuk pengawasan dan tindakan administratif  Keimigrasian terhadap warga negara asing yang melakukan kegiatan berbahaya, patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum, tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikenakan tindakan administratif oleh Keimigrasian berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

 

BAHAN BACAAN

Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum Indonesia; Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya (Jakarta: UI Press, 1995)

Mukhtie Fadjar, 2004, Tipe Negara Hukum, Bayu Media Publishing, Malang

Murtir Jeddawi. Hukum Administrasi Negara (Yogyakarta: Total Media, 2012)

Ni Matul Huda,2006, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)

Ravhmat Soemitro, Masalah Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak di Indonesia (Bandung: Eresco, 1965)

 

[1] Ni Matul Huda,2006, Hukum Tata Negara Indonesia, Raja Grafindo Persada,Jakarta, hal.73.

[2] Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum Indonesia; Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya (Jakarta: UI Press, 1995), hal.19

[3] Murtir Jeddawi. Hukum Administrasi Negara (Yogyakarta: Total Media, 2012), hal.28

[4] Ravhmat Soemitro, Masalah Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak di Indonesia (Bandung: Eresco, 1965) hal. 17.

[5] Mukhtie Fadjar, 2004, Tipe Negara Hukum, Bayu Media Publishing, Malang, hal. 75

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here