Home Ekonomi Akuntansi Kebijakan Bank Indonesia dalam Rangka Pengembangan Pasar Uang

Kebijakan Bank Indonesia dalam Rangka Pengembangan Pasar Uang

343
0
SHARE
Bank Indonesia
Kebijakan Bank Indonesia

Mengingat pentingnya peranan pasar uang dalam perekonomian, serta semakin terintegrasinya pasar uang domestik dengan luar negeri, Bank Indonesia sangat berkepentingan terhadap perkembangan pasar uang tersebut. Untuk itu, berbagai kebijakan telah diambil oleh Bank Indonesia dengan tujuan untuk memenciptakan sistem keuangan yang sehat, meningkatkan ketersediaan informasi bagi pelaku pasar, serta meningkatkan efektivitas kebijakan moneter.

Rupiah

Berbagai kebijakan yang telah diambil selama ini, antara lain:

Penggunaan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sebagai piranti OPT dan sekaligus sebagai piranti pasar

Seperti telah diketahui, sejak kebijakan 1 Juni 1983, Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter beralih dari secara langsung menjadi tidak langsung dengan operasi pasar terbuka (OPT). Untuk itu, Bank Indonesia menerbitkan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dengan tujuan utama (i) sebagai piranti kebijakan moneter , khususnya untuk kontraksi moneter, (ii) sebagai piranti pasar uang, dan (iii) sebagai salah satu alternatif bagi perbankan untuk menempatkan kelebihan likuiditas yang dimiliki (Binhadi, 1995)

Penggunaan SBPU

Guna lebih memberikan pilihan kepada pelaku pasar uang dalam menempatkan dana mereka yang idle, pada tahun 1985 Bank Indonesia memperkenalkan surat-surat berharga pasar uang (SBPU) sebagai piranti moneter sekaligus sebagai piranti pasar uang . Penggunaan SBPU sebagai piranti pasar uang hanya berjalan selama tiga tahun. Sejak tanggal 23 Juli 1998 Bank Indonesia menghapus SBPU. Penggantian SBPU sebagai salah satu piranti pasar uang karena dalam perkembangannya SBPU sering disalahgunakan oleh perusahaan-perusahaan yang bermasalah sehingga dapat mengurangi tingkat kepercayaan pelaku pasar terhadap piranti-piranti pasar uang.

Pengembangan Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU)

Dalam rangka menunjang kebijakan moneter dan sekaligus mengembangkan kegiatan pasar uang dibutuhkan dukungan informasi pasar uang yang real time, tepat waktu, aman, akurat, obyektif, komphrehensif, dan sekaligus mudah diakses oleh pelaku pasar dan Bank Indonesia. Untuk itu, dibutuhkan suatu sistem informasi berupa pusat pasar uang. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia mendirikan Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU).

Pusat Informasi Pasar Uang adalah suatu sistem otomasi yang meliputi tidak terbatas pada pasar uang Rupiah dan valuta asing serta informasi lainnya yang terkait dengan pasar keuangan bagi anggota, pelanggan, dan Bank Indonesia. Anggota PIPU adalah bank yang memasok data ke dalam PIPU. Sementara itu, pelanggan PIPU adalah semua pihak, selain anggota PIPU, yang telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia untuk menggunakan informasi PIPU.

Bank Indonesia menyelenggarakan PIPU berdasarkan masukan data pasar uang Rupiah dan valuta asing yang dipasok oleh anggota PIPU dan Bank Indonesia. Data dimaksud kemudian diolah secara elektronis untuk menghasilkan keluaran PIPU secara harian. Keluaran PIPU meliputi informasi mengenai aktivitas transaksi pasar uang dan informasi lainnya yang terkait dengan pasar keuangan.

Data yang disampaikan anggota PIPU ke Bank Indonesia tersebut, antara lain (a) transaksi pasar uang ; (b) transaksi devisa ; (c) perdagangan surat berharga pasar uang di pasar sekunder; (d) simpanan pihak ketiga, serta (e) penyaluran dana bank. Penyampaian data tersebut dilakukan secara elektronis; kalau anggota PIPU mengalami gangguan sistem atau jaringan, maka penyampaian data dimaksud dilakukan secara manual

Untuk menyediakan informasi mengenai perkembangan harga serta posisi yang ditawarkan PIPU, Bank Indonesia mengembangkan PIPU yang dapat diakses oleh para pelaku pasar uang. Dengan adanya PIPU, informasi diharapkan akan lebih transparan sehingga pelaku pasar semakin percaya dalam berinteraksi sesama mereka.

Penetapan Jakarta Offered Rate (JIBOR) sebagai Reference Rate

Untuk mengetahui arah perkembangan suku bunga bagi pelaku pasar uang, JIBOR dipilih sebagai reference rate yang dapat diakses pada PIPU. Pada hakekatnya JIBOR tersebut adalah hasil rata-rata tertimbang suku bunga dari 18 bank yang dipilih berdasarkan keaktifan mereka di pasar uang.

Penyelesaian Transaksi

Dalam rangka meningkatkan efisiensi pasar uang terutama dari segi waktu dan tempat penyimpanan, Bank Indonesia menyempurnakan sistem penyelesaian transaksi yang terjadi daripada menggunakan kertas ke cara otomatis tanpa menggunakan kertas (paperless). Untuk meningkatkan efisiensi transfer dana antarbank, BI menerapkan sistem pengiriman transaksi pembayaran secara on-line antarbank dan Bank Indonesia (BI-Line) pada tahun 1999 dan terakhir dengan memperkenalkan Bank Indonesia Real Time Gross Settlement System (System BI-RTGS).

Suku Bunga Penjaminan Pasar Uang Antar Bank di Indonesia

Seperti telah diketahui krisis keuangan 1997 yang lalu pernah mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan tercermin dari penarikan secara besar-besaran dana nasabah dari perbankan. Untuk mengatasi hal tersebut dan memulihkan kembali kepercayaan masyarakat atas lembaga keuangan, Pemerintah mengeluarkan program penjaminan atas dana masyarakat yang disimpan di bank, termasuk kegiatan Pasar Uang Antarbank. Dengan program tersebut kepercayaan masyarakat kembali pulih, termasuk kegiatan pasar uang antarbank sebagai sarana penting implementasi kebijakan moneter.

Dalam rangka mengurangi moral hazard dan mengendalikan perkembangan suku bunga PUAB, Pemerintah melalui Bank Indonesia menetapkan maksimum suku bunga PUAB overnight dalam Rupiah, yaitu sebesar rata-rata tertimbang suku bunga PUAB overnight dalam Rupiah dari bank-bank anggota JIBOR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia selama satu bulan sebelumnya (Peraturan Bank Indonesia No.6/11/PBI/2004). Maksimum suku bunga PUAB dalam rupiah dan yang dijamin oleh Pemerintah tersebut akan diumumkan secara rutin setiap bulan oleh Bank Indonesia pada dua hari kerja sebelum awal bulan periode penjaminan berlaku dan berlaku selama sebulan. Pengumuman tersebut dapat diketahui melalui PIPU.

Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum

Sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian moneter pada umumnya dan mengatasi kesulitan dana jangka pendek (mismatch) yang dihadapi oleh bank pada khususnya, Bank Indonesia sebagai lender of the last resort dapat memberikan kredit kepada bank dengan jangka waktu maksimum 90 hari. Ketentuan mengenai fasilitas dimaksud diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 5/15/PBI/2003 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum.

Untuk menghindari terjadinya moral hazard seperti yang pernah terjadi pada fasilitas-fasilitas sebelumnya (Fasilitas Diskonto dan SBPU), di samping jangka waktu dibatasi, pemberian fasilitas kredit tersebut harus dijamin oleh surat berharga yang bernilai tinggi dan mudah diperjualbelikan di pasar uang (likuid) dengan nilai minimal sebesar jumlah kredit yang diterima oleh bank.

loading...

Memfasilitasi terbentuknya Master Repo Agreement

Untuk mendorong perkembangan pasar sekunder repo SBI dan SUN, Bank Indonesia bekerja sama dengan Departemen Keuangan, serta Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara (Himdasun) memfasilitasi penyusunan Master Repo Agreement (MRA). MRA adalah peraturan standard bagi transaksi jual/beli bersyarat (repo) surat berharga yang sekaligus merupakan kesepakatan induk yang dibuat untuk ditanda tangani di muka oleh para pelaku pasar sehingga transaksi repo dapat dilakukan secara cepat dan mengurangi beban administrasi. Pasar SUN yang likuid dan berkembang diharapkan akan berdampak positip bagi berbagai pihak.

Bagi Pemerintah selaku issuer, transaksi repo dapat mendorong pengembangan pasar sekunder yang likuid sehingga mempermudah Pemerintah ketika akan melakukan refinancing SUN yang jatuh waktu dengan biaya lebih murah. Untuk Bank Indonesia, transaksi repo dapat bermanfaat sebagai instrumen pengendalian moneter melalui pengaturan likuiditas perbankan secara harian. Bagi Perbankan, transaksi repo dapat dipergunakan untuk mengatur pengelolaan kas harian (cash management).

Sementara itu, bagi pelaku pasar lainnya (perusahaan efek, reksadana, perusahaan asuransi dan lain-lain), transaksi repo dapat menjadi alternatif sumber dan penanaman dana jangka pendek.

Baca juga

Pasar Uang di Indonesia

Perdagangan Elektronik (E-Commerce) dan Bentuknya

Perkembangan Pasar Uang Rupiah di Indonesia

Perkembangan pasar keuangan di Indonesia tidak terlepas dari serangkaian kebijakan deregulasi di bidang perbankan sejak dekade 1980-an. Deregulasi tersebut telah berhasil mendorong sektor perbankan tumbuh dengan pesat, baik jumlah aset, jumlah bank, maupun produk perbankan sendiri. Deregulasi juga mengakibatkan munculnya berbagai lembaga keuangan di luar bank, seperti perusahaan pembiayaan, reksadana, dan pasar modal sebagai alternatif untuk menempatkan dana baik bagi investor dalam negeri maupun bagi investor luar negeri, serta tempat meminjam bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Dilihat dari piranti yang diperdagangkan di pasar uang tampak ada beberapa piranti yang volumenya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, tetapi ada juga yang mengalami penurunan bahkan ada yang diberhentikan peredarannya dari pasar uang. Piranti pasar uang rupiah yang utama adalah SBI, PUAB, dan CD’s.

Sertifikat Bank Indonesia adalah piranti kebijakan moneter yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter dan sekaligus sebagai piranti pasar uang.7 Posisi SBI dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan terutama sejak krisis keuangan 1997. Sertifikat Bank Indonesia menjadi pilihan utama penempatan dana perbankan setelah banyak ambruknya perusahaan konglomerat di Indonesia waktu krisis yang lalu. Ke depan, Pemerintah perlu mempercepat penerbitan surat utang negara jangka pendek, seperti treasury bills di Amerika Serikat untuk menggantikan SBI sebagai instrumen kebijakan moneter, piranti pasar uang, dan reference rate untuk penerbitan surat berharga jangka panjang lainnya.

Selain SBI, PUAB merupakan piranti pasar uang yang utama yang digunakan oleh bank-bank yang mengalami surplus dana guna mendapatkan pendapatan. Sementara itu, bagi bank-bank yang mengalami likuiditas jangka pendek, PUAB digunakan untuk meminjam dana guna menutupi kekurangan likuiditas jangka pendek. Volume PUAB cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan mencapai puncaknya pada saat krisis 1997 ketika volumenya meningkat tajam akibat penarikan dana secara besar- besaran dari masyarakat. Setelah itu, volume PUAB cenderung mengalami penurunan dan perbankan cederung menempatkan kelebihan ekses likuiditas mereka pada SBI. Hal ini memberikan indikator bahwa belum optimalnya intermediasi perbankan sampai saat ini.

Piranti SBPU mengalami perkembangan yang berfluktuasi, cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 1993 sampai dengan 1996 sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, dan mengalami penurunan sejak tahun 1996 karena besarnya arus modal luar negeri yang masuk ke Indonesia sebelum krisis. Surat-surat berharga pasar uang tidak diperdagangkan lagi sejak tahun 1998 setelah krisis karena semakin sulitnya persyaratan untuk menerbitkan SBPU dan banyaknya perusahaan yang jatuh setelah krisis.

Perkembangan CD’s juga mengalami fluktuasi, cenderung meningkat sejak tahun 1993 terutama sejak tahun 1995 sampai dengan 1998 sebagai dampak adanya pengalihan dari CPs menjadi CDs serta meningkatnya capital inflows. Namun, CD’s mengalami penurunan kembali sejalan dengan adanya krisis nilai tukar 1997 yang mengakibatkan arus modal keluar serta kecendrungan menurunnya tingkat suku bunga dalam negeri beberapa tahun terakhir. Dapat diinformasikan, walaupun CD merupakan salah satu piranti pasar uang, dalam prakteknya CD tidak diperdagangkan secara aktif di pasar uang, tetapi hanya sebagai portfolio keuangan.

Commercial paper (CP’s) cenderung mengalami penurunan sejak tahun 1995 karena adanya ketentuan mewajibkan rating bagi perusahaan-perusahan yang akan menerbitkan CP’s ketika banyak perusahaan tidak dapat memenuhi kriteria dimaksud. Di samping itu, krisis yang baru lalu juga mengakibatkan banyak perusahan-perusahaan besar jatuh sehingga volume CP semakin kecil.

Kepustakaan:

SK Direksi BI No. 21/48/KEP/DIR dan SE BI No. 21/27/UPG masing-masing tanggal 27 Oktober 1988

Bank Indonesia, Laporan Tahunan beberapa issues.

Wahyu Dewati, Iss Savitri Hafid, Dadal Angkoro, Ibrahim, Zainuddin Nasution. 2004. Mikrostruktur Pasar Uang Antar Bank Rupiah.

Surat Edaran Bank Indonesia No.6/6/DPM tanggal 16 Februari 2004.

Surat Edaran Bank Indonesia No.2/21/DPM tanggal 30 Oktober 2000.

Surat Edaran Bank Indonesia No.6/46/DPM tanggal 29 Oktober 2004.

Perry Warjiyo dan Solikin. 2004. Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia. Buku Serie Kebanksentralan No.11

Marvin, Barth.J. 2002. Changes in Market Functioning and Central Bank Policy”. Bank for International Settelements, 2002.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here