Home Hukum Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan

Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan

321
0
SHARE
Memahami-Hukum-Pidana-dan-Pemidanaan
Ilustrasi Pidana dan Pemidanaan

Undang–undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa di dalam Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Secara substansial, sebutan Negara Hukum lebih tepat dikaitkan dengan terminologi konstitusionalisme (constitutionalism) dan negara yang berdasarkan konstitusi (constitusional state).[i] Konstitusionalisme (constitusionalism), merupakan istilah yang diberikan oleh para ahli hukum untuk menyebutkan gagasan bahwa dalam praktek kehidupan bernegara sehari-hari, para pelaku politik (kekuasan) harus terikat dan tunduk pada pembatasan-pembatasan yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak penguasa dan rakyat atau Warga Negara, yang dituangkan dalam bentuk piagam tertulis yang dinamakan konstitusi (Undang-undang Dasar).

Salah satu bentuk pidana yang lazim dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan adalah pidana penjara.  Pidana penjara di dalam sejarah dikenal sebagai reaksi masyarakat terhadap adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelanggar hukum, pidana penjara juga disebut sebagai ”pidana hilang kemerdekaan” dimana seseorang dibuat tidak berdaya dan diasingkan secara sosial dari lingkungannya.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam penjelasan umumnya memuat pernyataan bahwa tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan. Selanjutnya dapat tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan sejahtera.[ii]

Berkaitan dengan Warga Binaan yang menjalani masa tahanan terdapat Warga Binaan yang mengalami gangguan jiwa, adanya Warga Binaan yang mengalami gangguna jiwa tersebut kemungkinan disebabkan karena: Warga Binaan tersebut memikirkan lamanya masa tahanan, akibat terkekang selama masa tahanan mengakibatkan terjadinya stres yang berujung pada gangguan jiwa, karena efek merasa bersalah ”menyesal” yang berlebihan sehingga tidak mampu untuk mengontrol pikirannya dengan baik maka hal itu dapat mengakibatkan stres yang berkepanjangan. Hal yang demikian itu dapat mengakibatkan seseorang itu dapat mengalami gangguan jiwa pada saat menjalani masa tahanan. Tulisan ini akan mengurai tentang pidana dan pemidanaan.

Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pengertian Pidana

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.[iii] Seorang ahli hukum lain memberikan pengertian luas terhadap hukum pidana, misalnya Prof. Moeljatno, S.H. dapat dikemukakan di sini bahwa hukum pidana adalah sebagai berikut:[iv]

  • Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut;
  • Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
  • Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Menurut G.A. Van Hamel, hukum pidana adalah semua dasar dan aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (rechtsorde) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.[v]

Menurut D. Simons, hukum pidana adalah keseluruhan perintah dan larangan, yang pelanggarannya diancam dengan suatu nestapa khusus berupa “pidana” oleh negara atau suatu masyarakat hukum publik lain, keseluruhan peraturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu, dan keseluruhan ketentuan untuk mengenakan dan menjalankan pidana tersebut.[vi]

Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan. L.H.C. Hulsman pernah mengemukakan bahwa sistem pemidanaan (the sentencing system) adalah “aturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan.”[vii]

Apabila pengertian pemidanaan diartikan lebih luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup pengertian:[viii]

  • Keseluruhan sistem (aturan Perundang-undangan) untuk pemidanaan;
  • Keseluruhan sistem (aturan Perundang-undangan) untuk pemberian atau penjatuhan dan pelaksanaan pidana;
  • Keseluruhan sistem (aturan Perundang-undangan) untuk fungsionalisasi atau operasionalisasi atau konkretisasi pidana; dan
  • Keseluruhan sistem (Perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara kongkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).

Jenis–jenis Pidana

1. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Adapun mengenai bentuk pidana yang dijatuhkan utamanya mengacu pada KUHP. Namun untuk pidana khusus, ternyata ada perluasan atau penambahan bentuk atau jenis pidana tambahan di luar yang termaktub dalam KUHP.[ix] Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai jenis induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 yang menyatakan bahwa pidana terdiri atas:

  • Pidana Pokok, yaitu: pidana mati; pidana penjara; pidana kurungan; pidana denda.
  • Pidana Tambahan, yaitu: pencabutan hak-hak tertentu; perampasan barang-barang tertentu; pengumuman putusan hakim.

2. Selain jenis-jenis pidana di atas, juga terdapat pengaturan jenis pidana dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain:

a. Pidana pokok bagi anak terdiri atas:

  1. Pidana peringatan;
  2. Pidana dengan syarat; pembinaan di luar lembaga; pelayanan masyarakat; atau
  3. Pelatihan kerja;
  4. Pembinaan dalam lembaga; dan
  5. Penjara

b. Pidana tambahan terdiri atas: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau pemenuhan kewajiban adat.

c. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

d. Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

e. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Filsafat Pemidanaan

Filsafat pemidanaan terdapat ide-ide dasar pemidanaan yang menjernihkaan pemahaman tentang hakikat pemidanaan sebagai tanggung jawab subjek hukum terhadap perbuatan pidana dan otoritas publik kepada Negara berdasarkan atas hukum untuk melakukan pemidanaan. Sementara itu, teori pemidanaan berada dalam proses keilmuan yang mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi tujuan pemidanaan bagi Negara, masyarakat dan subjek hukum pidana. Selanjutnya dalam filsafat pemidanaan memiliki dua fungsi yaitu:[x]

  1. Fungsi Fundamental, yaitu sebagai landasan dan atas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria atau paradigma terhadap masalah pidana dan pemidanaan. Fungsi ini secara formal dan intrinsik bersifat primer dan terkandung di dalam setiap ajaran sistem filsafat. Maksudnya, setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan serta diaplikasikan.
  2. Fungsi Teori, dalam hal ini sebagai meta teori. Maksudnya, filsafat pemidanaan berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori pemidanaan.

Terdapat dua hal yang menjadi pusat perhatian dalam filsafat pemidanaan yaitu berkaitan antara filsafat itu sendiri dan pemidanaan. Secara kategorial muncul dua pendekatan yang tampak bertentangan dari pikiran filsafat disatu pihak dan pikiran hukum di pihak yang lainnya. Pada satu sisi, para filosof memusatkan diri pada persoalan mengapa kita memidana. Sementara itu pada sisi yang lain para ahli hukum dan ahli penologi mengkonsentrasikan diri pada persoalan apakah pemidanaan itu berhasil, efisien, mencegah atau merehabilitasi. Persoalan efisiensi yang menjadi perhatian ahli hukum dan penologi, hanya dapat dijawab dari sudut tujuan yang menjadi perhatian ahli filsafat. Tujuan pada gilirannya menunjukkan suatu pendirian sikap terhadap bidang moral berkenaan dengan keadilan dan ketidakadilan dalam pemidanaan individu tertentu atas perbuatan tertentu dan dengan cara tertentu. Oleh karena itu argumentasi-argumentasi yang dirumuskan dalam berbagai aliran filsafat niscaya dapat digunakan oleh para ahli hukum dan penologi sebagai hipotesis riset empiris tentang pemidanaan, serta bermanfaat dalam penetapan suatu sanksi (hukum pidana).[xi]

Setiap penjatuhan sanksi pidana memiliki tujuan yang mana sangat dipengaruhi oleh filsafat pemidanaan dengan menjadikannya sebagai dasar pengancaman dan penjatuhan pidana. Filsafat pemidanaan berkaitan erat dengan alasan pembenar (pembalasan, manfaat, dan pembalasan bertujuan) adanya sanksi pidana. Filsafat pemidanaan merupakan landasan filosofis untuk merumuskan ukuran atau dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana. Filsafat keadilan dalam hukum pidana yang kuat pengaruhnya ada dua yaitu keadilan berbasis pada filsafat pembalasan (retributive justice) dan keadilan yang berbasis pada filsafat restorasi atau pemulihan (restorative justice), dan KUHP menganut sistem keadilan yang lebih condong kepada restorative justice.[xii]

Berkaitan dengan masalah di atas, khususnya dalam melakukan pembaharuan hukum pidana (termasuk di dalamnya tentang masalah pidana dan pemidanaan, termasuk jenis pidana) dan lebih khusus lagi tentang penyusunan konsep KUHP baru, tidak dapat dilepaskan dari ide atas kebijaksanaan pembangunan sistem hukum Nasional yang berdasarkan Pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan kebangsaan yang dicita-citakan. Artinya, bahwa pembaharuan hukum pidana Nasional seyogyanya juga dilatarbelakangi dan berorientasi pada ide-ide dasar Pancasila yang mengandung di dalamnya keseimbangan nilai moral religius (ketuhanan), kemanusian (humanistic), kebangsaan, demokrasi dan keadilan sosial.[xiii]

Tujuan Pemidanaan

Barda Nawawi Arief pernah dalam suatu seminar menyatakan bahwa tujuan dari kebijakan menetapkan suatu sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari tujuan politik kriminal dalam arti keseluruhannya, yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”.[xiv] Terdapat beberapa macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar, yaitu:[xv]

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (Vergeldings Theorien)

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi oleh konstitusi. Sudah selayaknya ia harus diberi pembalasan atas perbuatannya.[xvi]

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:[xvii]

  • Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan);
  • Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (Doel Therien)

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.[xviii]

Tujuan ketertiban masyarakat tersebut, maka pidana ini mempunyai tiga macam sifat, yaitu:[xix]

  • Bersifat menakut-nakuti (afscbrikking);
  • Bersifat memperbaiki (verbetering/reclasering);
  • Bersifat membinasakan (onscbadelijk maken).

Sementara itu, di dalam teori ini terdapat dua macam pencegahan antara lain yaitu:[xx]

a. Teori Pencegahan Umum (General Preventie)

Antara teori-teori pencegahan umum ini, teori pidana yang bersifat menakut-nakuti merupakan teori yang paling lama dianut orang. Menurut teori pencegahan ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana tersebut dijadikan contoh kepada masyarakat supaya masyarakat tidak melakukan atau meniru perbuatan penjahat tersebut. Teori tersebut dianut di Negara-negara Eropa Barat sebelum Revolusi Prancis (1789-1794).

loading...

b. Teori Pencegahan Khusus (Speciale Preventie)

Teori pencegahan khusus ini lebih maju jika dibandingkan dengan teori pencegahan umum. Menurut teori ini, tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulangi lagi melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam bentuk perbuatan nyata.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut :[xxi]

  • Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat;
  • Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan.

Kepustakaan:

Arief, Barda Nawawi. 2005. Kebijakan Kriminalisasi Kumpul Kebodan Santet dalam Konsep RUU KUHP, Seminar Nasional Menyongsong Berlakunya KUHP Nasional, FH UNUD. Denpasar.

Arief, Barda Nawawi. 2013. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Chazaawi, Adam. 2011. Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Maramis, Frans. 2012. Hukum Pidana Umum dan Tertulis Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Presiden Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Sholehuddin, M. 2003. Sistem Saksi dalam Hukum Pidana, Ide-ide Dasar Double Track System Implementasinya, Jakarta: Raja Grafika Persada.

Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2005. Hukum Pidana. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Surbakti, Natangsa.  2012. Filsafat Hukum Perkembangan Pemikiran Relevansinya Dengan Reformasi Hukum Indonesia. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Waloyo, Bambang. 2004. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika.

____________________________________________________________________

[i] Natangsa Surbakti, 2012, Filsafat Hukum Perkembangan Pemikiran Relevansinya Dengan Reformasi Hukum Indonesia, Surakarta, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 68.

[ii] Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, Hukum Pidana,Surakarta:Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 320.

[iii] Bambang Waloyo, 2004, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika, hal.6.

[iv] Ibid. hal.7.

[v] Frans Maramis, 2012, Hukum Pidana Umum dan Tertulis Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo, hal.6.

[vi] Loc. Cit. hal6.

[vii] Barda Nawawi Arief, 2013, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal.107.

[viii] Loc. Cit. Hal. 107-108.

[ix] Bambang Waluyo, Op.Cit, hal.10.

[x] M. Sholehuddin, 2003, Sistem Saksi Dalam Hukum Pidana, Ide-ide Dasar Double Track System Implementasinya, Jakarta: Raja Grafika Persada, hal. 80.

[xi] Ibid. hal. 82-83.

[xii]Dwidja Priyanto, 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, hal. 14.

[xiii]Barda Nawawi Arief, 2005, Kebijakan Kriminalisasi Kumpul Kebodan Santet dalam Konsep RUU KUHP, Seminar Nasional Menyongsong Berlakunya KUHP Nasional, FH UNUD, Denpasar, 30 April (2005a). Hal. 5.

[xiv]Djoko Prakoso, 1988, Hukum Penitensier di Indonesia, Yogyakarta: Liberty, hal.38.

[xv]Adam Chazaawi, 2011, Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal.157.

[xvi]Loc. Cit. hal157.

[xvii]Ibid. hal.158.

[xviii]Ibid. hal.161-162.

[xix]Ibid. hal.162.

[xx]Ibid. hal.162-165.

[xxi]Ibid. hal.166.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here